PALU-Tokoh muda Alkhairaat, Habib Sadig al-Habsyi, menghimbau agar Pemerintah Kota Palu mengedepankan pendekatan informal dalam penanganan sampah.
Hal tersebut ia sampaikan kepada media ini menanggapi kebijakan Walikota, Hadianto Rasyid, yang ingin membekukan Kartu Tanda Penduduk (KTP) warga yang melanggar aturan kebersihan kota, Kamis (16/02/2023).
“Masalah sampah di Kota Palu bukan persoalan baru. Solusi bagi permasalahan ini sudah diupayakan sejak dulu. Tetapi sampai hari ini belum menunjukkan hasil yang menggembirakan. Kenapa? Karena pemerintah salah pendekatan. Mereka mengira bahwa problem sampah bisa diselesaikan lewat cara-cara formal,” katanya.
Menurut Habib Sadig, cara-cara formal yang dimaksud adalah dengan penambahan anggaran dinas terkait dan pengadaan armada pengangkut sampah.
“Saya tidak mengatakan pendekatan formal itu tidak perlu. Itu penting. Tetapi, di sisi yg lain, pemerintah tidak boleh melupakan pendekatan informal, seperti edukasi kepada warga dalam rangka menumbuhkan kesadaran penanggulangan sampah sejak di lingkungan keluarga,” lanjutnya.
Dalam pandangan cicit Guru Tua itu, pemerintah tidak mungkin bekerja sendiri untuk menyelesaikan masalah sampah di Kota Palu. Satu-satunya solusi bagi permasalahan ini adalah dengan melibatkan komunitas secara aktif.
“Ada banyak komunitas peduli lingkungan di Kota Palu. Ada Posupi, FKN, dan lain-lain. Pemerintah perlu melibatkan dan memberikan dukungan pada kerja mereka, bersinergi untuk bergerak bersama serta menumbuhkan kesadaran warga,” katanya.
Peran komunitas, bagi Habib Sadig, tidak dapat diremehkan dalam penyelesaian problem sampah. Dalam hal ini, ia mencontohkan bagaimana salah satu komunitas binaannya di Kelurahan Silae kini mengolah 1 ton sampah basah per hari.
“Inisiatif seperti yang dilakukan oleh teman-teman di Taman Ria Silae adalah contoh konkret bahwa komunitas dapat berperan aktif. Komunitas yang lainnya juga sama. Cakupan ini sangat mungkin diperluas dengan intervensi pemerintah yang bekerja lewat tangan-tangan komunitas,” jelasnya.
Oleh sebab itu, Habib Sadig berharap agar Walikota Palu mengubah pola penanganan sampah yang hanya mengulang-ulang model kebijakan sebelumnya yang sudah terbukti gagal.
“Pemkot sebelum Pak Hadianto bahkan belajar penanganan sampah ke Eropa, tapi apa hasilnya? Jadi, sudahlah. Model lama yang penuh formalitas khas birokrasi itu kita hentikan saja, karena tidak efektif,” imbuhnya.
Menutup perbincangannya, Habib Sadig yakin bahwa ide untuk mengedukasi warga lewat komunitas dapat diterima oleh Walikota Palu.
“Saya yakin ide edukasi warga dalam penanganan sampah dapat diterima oleh Walikota. Sebagai pemimpin berlatar belakang santri, beliau pasti paham betul bahwa hulu dari semua persoalan sosial berada di dalam kesadaran warga di mana hal ini dapat diperbaiki lewat edukasi dan pendekatan non formal, dari bawah, lewat komunitas,” pungkasnya.(mch)
