24 July 2024
25.9 C
Palu

Darmin Sigilipu Gugat Ketua dan Anggota Golkar Sulteng

Must read

PALU – Mantan Bupati Kabupaten Poso periode 2014-2019, Darmin Sigilipu, telah menggugat Ketua DPD I Partai Golkar Sulawesi Tengah (Sulteng) Moh. Arus Abd Karim, dan anggota DPRD Sulteng dari Fraksi Partai Golkar Yus Mangun ke Mahkamah Partai Golkar di Jakarta, untuk mencari keadilan dirinya yang dicopot begitu saja secara sepihak oleh DPD I Partai Golkar Sulteng.
Selain itu, dikabarkan juga Darmin Sigilipu juga menggugat Yus Mangun ke Polda Sulteng.

Dikonfirmasi Radar Sulteng kepada Penasehat Hukum (PH) Darmin Sigilipu, Abdul Mirsad Buimin, SH, Selasa (04/07/2023), dia membenarkan Darmin Sigilipu telah menggugat Arus Abd Karim dan Yus Mangun ke Mahkamah Partai Golkar. Bahkan sidangnya sedang berproses, dan akan memasuki sidang kedua pada Jumat 07 Juli 2023 nanti.

Dijelaskan Abdul Mirsad Buimin, sidang pertama perkara 08/TPP-PAN.MPG/III/2023 telah diselenggarakan di Mahkamah Partai Golkar dengan agenda sidang pendahuluan.
Sidang pendahuluan ini dihadiri oleh pemohon Darmin Agustinus Sigilipu didampingi kuasa hukumnya sebagai pemohon dalam perkara perselisihan internal Partai Golkar di Mahkamah Partai. Selain itu Termohon juga dihadiri oleh ketua DPD I Partai Golkar Sulteng, Moh. Arus Abd Karim, dan Turut Termohon Yus Mangun.

Dalam sidang pendahuluan pada intinya hanya mendengarkan pokok-pokok permohonan dari pemohon. Yang pada pokoknya adalah Pemohon diberhentikan tanpa didasari alasan dan dasar jelas, apa pelanggaran yang dilakukan oleh pemohon sehingga harus diberhentikan sebagai ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Poso.

Selain itu pemohon merasa SK Pemberhentian pemohon melanggar mekanisme dan prosedur sebagaimana AD/RT, dan Peraturan Organisasi. Pertama, berdasarkan pasal 19 ayat 2 huruf c. AD/RT nomor VlII/MUNAS-X/GOLKAR/2019
Disebutkan “Untuk Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota dilakukan oleh Dewan Pimpinan Daerah Provinsi berdasarkan usul hasil Rapat Pleno Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota. Kedua, Peraturan Organisasi Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Nomor : PO-15/DPP/GOLKAR/VII/2017 PASAL 11, yakni bentuk sanksi organisasi yang dapat dikenakan terhadap pelanggaran Disiplin Organisasi adalah peringatan tertulis, diberhentikan sementara dari pengurus, diberhentikan sementara sebagai anggota, diberhentikan sebagai Pengurus, dst.

Pemohon hingga sampai dengan saat ini tidak pernah diberikan teguran tertulis, tidak pernah diberhentikan sementara, dan tidak pernah ada usul DPD II Golkar Poso terhadap pemberhentian pemohon.

Kemudian dalam sidang agenda pendahuluan di Mahkamah Partai Golkar, intisari permohonan tersebut, ternyata termohon dan turut termohon mengakuinya dan menyatakan sebagai berikut, tidak pernah ada usul hasil rapat pleno yang dilakukan oleh DPD II Partai Golkar Poso atas pelanggaran yang dilakukan oleh Pemohon. Tidak pernah memberikan teguran tertulis kepada pemohon atas pelanggaran yang dimaksudkan. Tidak pernah membuat pemberhentian sementara kepada Pemohon atas pelanggaran yang dimaksud.

Dari sidang pendahuluan di Mahkamah Partai, fakta persidangan awal yang muncul dan diakui Termohon atas pemberhentian Darmin Agustinus Sigilipu sebagai ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Poso telah menyalahi aturan AD/RT dan Peraturan Organisasi.

Diberikan waktu 1 (satu) minggu, untuk Termohon lebih proaktif menghubungi Pemohon untuk melakukan mediasi dan menemukan titik damai, jika dalam waktu yang ditentukan tidak ditemukan kesepakatan perdamaian maka proses akan berlanjut pada pokok pembuktian. (mch)

Latest article

More articles

WeCreativez WhatsApp Support
Silahkan hubungi kami disini kami akan melayani anda 24 Jam!!