15 June 2024
28.5 C
Palu

DPRD-Pemkot Setujui Ranperda Industri dan Perlindungan Masyarakat

Must read

PALU – Rapat Paripurna pendapat akhir Wali Kota atas dua Ranperda dirangkai dengan penandatanganan berita acara persetujuan bersama antara pimpinan DPRD Palu dan Wali Kota, digelar Selasa (4/7) di Ruang Sidang Utama, yang dipimpin oleh Wakil ketua Satu Erman Lakuana. Dua Rancangan Peraturan Daerah tersebut meliputi Ranperda ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, serta rencana pembangunan industri daerah tahun 2023.

Pendapat akhir yang dibacakan Wakil Wali Kota Palu, Reny Lamadjido menyampaikan berdasarkan pendapat akhir fraksi- fraksi DPRD Palu yang telah menerima dan menyetujui dua Ranperda untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dengan beberapa catatan, saran, dan masukan guna perbaikan.

“Olehnya, Pemerintah Kota Palu menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi-fraksi DPRD Palu yang telah menerima dua Ranperda yang sudah dilakukan pembahasan dari berbagai tahapan,” katanya.

Dua Ranperda tersebut telah dilakukan fasilitasi oleh Gubernur Sulteng berdasarkan ketentuan dalam pasal 88 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015, tentang pembentukan produk hukum daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mendagri Nomor 120 tahun 2018.

Mengamanatkan bahwa fasilitas dilakukan terhadap rancangan Perda, sebelum mendapat persetujuan bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD, berdasarkan hasil fasilitasi Gubernur Sulawesi Tengah, menyebutkan bahwa dua Ranperda tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan kesusilaan serta beberapa catatan rekomendasi, guna perbaikan untuk diproses selanjutnya sesuai peraturan.

“Hasil persetujuan bersama terhadap Ranperda, akan disampaikan kembali kepada Gubernur Sulawesi Tengah untuk mendapatkan nomor registrasi,” ujar Reny.

Peraturan daerah merupakan perundang-undangan untuk melaksanakan peraturan yang lebih tinggi dan menampung aspirasi masyarat. Dengan tetap memperhatikan kondisi dan nilai budaya lokal.

Materi atau subtansi Perda harus sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi serta mempertimbangkan aspirasi dan kondisi otonomi serta kemampuan daerah.

Keberadaan peraturan daerah, dapat mengayomi dan memberikan kepastian hukum serta rasa keadilan. Guna terciptanya kesejahteraan masyarakat.

“Dalam proses pembahasan Ranperda, tentunya banyak menguras tenaga dan pikiran kita semua. Namun semua itu sangatlah mulia dan patut dihargai serta hormati, sebagai wujud amanah. Olehnya, kami mengucapkan terimakasih dan penghargaan kepada Panitia Khusus DPRD Kota Palu yang telah memberikan pokok-pokok pikirannya dalam pembahasan dua Ranperda,” ungkap Reny.

Setelah jawaban akhir Wali Kota Palu, dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara persetujuan bersama antara pimpinan DPRD yang diwakili Wakil Ketua satu, Erman Lakuana dan Wakil Wali Kota Palu.(who)

Latest article

More articles

WeCreativez WhatsApp Support
Silahkan hubungi kami disini kami akan melayani anda 24 Jam!!