PALU – Dalam rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palu, dengan agenda pandangan umum fraksi atas laporan pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2022, Rabu (5/7) di Ruang Utama Kantor DPRD Palu, Pemerintah Kota Palu diminta memaksimalkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Hal itu disampaikan anggota Fraksi PDIP, Joppie Alvi Kekung, yang meminta agar Pemkot Palu lebih memaksimalkan peningkatan PAD. Meski dalam realisasi anggaran mencapai 110 persen atau target sebesar Rp297 miliar, namun bila dibandingkan tahun 2021, PAD Kota Palu mencapai Rp 341 miliar. “Berarti jika dikomperasi dari tahun 2021 dan 2022, itu mengalami penurunan. Meskipun target realisasi tahun anggaran 2022 mencapai 110 persen,” tegasnya.
Menurut Joppie, penurunan dikarenakan terdapat potensi yang tidak dimaksimalkan oleh Pemerintah. Kemudian terkait tingginya piutang Pemerintah Kota Palu dari tahun ke tahun. Olehnya itu, Fraksi PDIP menyarankan agar Pemkot untuk membuat program agar piutang bisa diminimalisir. “Menindaklanjuti saran BPK terkait dengan ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku,” ujarnya.
Sementara itu, Fraksi Partai Demokrat meminta Pemerintah Kota Palu untuk meminimalisir pemborosan anggaran belanja dalam APBD. “Pemerintah Kota Palu diharapkan agar mampu secara kontinyu menerapkan prinsip manajemen berbasis kinerja. Sehingga pemborosan anggaran bisa diminimalisir,” kata Resky Hardianti Ramadhani.
Selain itu, Fraksi Demokrat juga berharap kepada Pemerintah Kota Palu kedepannya, bisa menggali sumber-sumber pendapatan kreatif. Dengan mengoptimalkan potensi ekonomi yang ada, secara efektif dan efesien serta manfaat sosial bagi masyarakat. “Sehingga dapat dirasakan dan bermanfaat baik bagi pengembangan usaha ekonomi masyarakat,” ujarnya.(who)
