24 July 2024
25.9 C
Palu

Bawaslu Kota Palu Gelar Sosialisasi dan Implementasi Peraturan

Must read

PALU- Bawaslu Kota Palu menggelar sosialisasi dan implementasi peraturan dan non peraturan Bawaslu, Rabu (7/2) dengan mengusung tema “Bersama rakyat awasi Pemilu bersama Bawaslu tegakkan Pemilu”. Kegiatan itu diikuti oleh perwakilan partai politik, mahasiswa, dan perwakilan media di kota Palu.

Membuka kegiatan sosialisasi, Komisioner Bawaslu Kota Palu, Ferdiansyah menyampaikan bahwa sosialisasi dan implementasi sebagai tugas dari Bawaslu. Seperti apa yang saat ini sedang berlangsung berkaitan dengan hari terakhir Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) yang dilakukan oleh KPU di pukul 23.00 WITA.

“Ini yang sekarang kami minta jajaran sekretariat Bawaslu standby di kantor KPU. Dan ada yang saat ini implementasikan yaitu terkait dengan TPS rawan,”katanya.

Sebab implementasi TPS rawan penting, karena akan mempublikasi kerawanan-kerawanan yang bisa terjadi di titik TPS tersebut. “Seperti kendala geografis, listrik, jaringan, riwayat kekerasan, dan pengaruh persoalan DPTb,”kata Ferdiansyah.

Kemudian yang saat ini sedang populer yaitu Bazar dan pasar murah, sehingga pihaknya meminta kepada partai politik untuk menyampaikan ke Bawaslu seperti apa model kegiatan Bazar dan pasar murahnya. “Agar ketentuan yang melanggar berdasarkan ketentuan, pasar murah tidak ada berpotensi pelanggaran,”tegasnya.

Sementara Pemaparan materi tentang larangan politik uang dan masa tenang,yang dibawakan oleh Abdullah Iskandar. Dan Narasumber kedua yakni mantan ketua Bawaslu Sulteng, Jamrin terkait dengan peraturan dan non peraturan Bawaslu. Salah satunya di potensi permasalahan TPS, pembukaan TPS melebihi pukul 07.00, kekurangan perlengkapan TPS, keterlambatan logistik, terdapat kekurangan surat suara pada saat perhitungan sebelum pungut hitung dimulai, da nisi kotak tertukar.

“Kemudian, potensi pelanggaran di TPS, seperti netralitas KPPS, KPPS berpihak/ berkampanye untuk salah satu peserta Pemilu, kampanye disekitar TPS (pasal 492), potensi hasutan intimidasi terhadap pemilih, politik uang, adanya cukong, broker, dan lainnya disekitar TPS, pemberian uang pada hari pemungutan suara berdasarkan pasal 523 ayat 3 ancaman pidana 3 tahun dan denda 36 juta,”kata Jamrin. (who)

Latest article

More articles

WeCreativez WhatsApp Support
Silahkan hubungi kami disini kami akan melayani anda 24 Jam!!