24 July 2024
25.9 C
Palu

25 Hektar Lahan TPA Kawatuna Disebut Dihibahkan ke Pemkot

Must read

DPRD Palu Pertanyakan Keberadaan Suratnya

 

PALU – Komisi bidang pembangunan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palu menggelar rapat dengar pendapat, Jumat (7/7), terkait dengan persoalan keberadaan surat hibah lahan seluas 25 hektar di kawasan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kawatuna Palu yang tercacat sebagai aset Pemerintah Kota (Pemkot) Palu.

Hal itu disampaikan oleh Ketua Komisi C DPRD Kota Palu, Ahmad Umayer yang menjelaskan pada hearing kedua tersebut sengaja mengundang langsung mantan Wali Kota Palu, Hidayat, yang pada tahun 2005 menjabat sebagai Kepala Dinas Kebersihan dan Pertanaman Kota Palu.

Menurut keterangan Hidayat, saat dirinya menjabat, lahan sebesar 25 hektar di TPA Kawatuna sudah menjadi hak milik Pemkot Palu. Bahkan, saat itu dirinya melihat langsung surat hibah tersebut.

“Setelah kita cari tahu, ternyata 25 hektar lahan di TPA Kawatuna itu tercatat sebagai aset daerah. Itu berdasarkan keterangan pak Hidayat,” jelas Ahmad Umayer.

Politisi Partai Golkar ini mengkhawatirkan, jangan sampai Pemkot Palu membayar ganti rugi lahab diatas lahan yang ternyata sudah dihibahkan dan menjadi aset Pemkot Palu. “Saya mencurigai itu, ini bisa dimanfaatkan oleh oknum-oknum,” tegasnya.

Sementara itu, Anggota DPRD Komisi C, Muslimun juga menjelaskan, berdasarkan hasil hearing tersebut, selain 25 hektar yang sudah menjadi hibah, ada 5 hektar dan 2,5 hektar lainnya juga yang telah menjadi aset Pemkot Palu dan sudah memiliki sertifikat.

“Jadi ada sekitar 29 hektar lahan di TPA Kawatuna itu menjadi lahan Pemkot Palu dan itu tercatat di registrasi aset atau aset KIP Kuliah,” jelasnya.

Namun, walaupun tercatat sebagai aset daerah, keberadaaan surat hibah lahan 25 hektar tersebut masih dipertanyakan. Untuk itu, Komisi C mendorong melakukan hearing lanjutan untuk memperjelas status dan mencari keberadaan surat hibah lahan 25 hektar di TPA Kawatuna tersebut.

Ketua Fraksi Nasdem ini menjelaskan, pada hearing ke tiga mendatang, pihaknya akan mengundang langsung Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Palu maupun BNI Provinsi Sulteng, Dinas Tata Ruang Kota Palu, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Palu, Camat dan Lurah Kawatuna untuk memperjelas keberadaan surat hibah tersebut.

“Kalau misalnya surat hibah tersebut tidak juga ditemukan, kalau memang sudah terdaftar sebagai hibah pasti ada di BPN, Kelurahan maupun Kecamatan memiliki salinannya,” jelasnya.

Dirinya juga mempertanyakan kebijakan Wali Kota Palu yang memasang harga ganti rugi kepada warga TPA Kawatuna. Padahal berdasarkan aturan, harga lahan ditetapkan oleh tim appraisal.

“Pemkot sudah anggarkan Rp10 miliar untuk ganti rugi, tapi itu kan ada prosedurnya. Mulai dari perencanaan, aksi, penentuan penlok oleh BPN dan harga ganti ruginya ditentukan oleh tim appraisal. Ini kan belum melewati prosedur, tapi pak Wali sudah berani memasang harga, ini kan bisa jadi temuan,” kata Muslimun.

Olehnya itu, jangan sampai keputusan Wali Kota Palu yang memasang harga ganti rugi tanpa prosedur yang ditetapkan merupakan cara untuk menenangkan warga TPA Kawatuna yang beberapa waktu lalu menutup akses pembuangan sampah karena persoalan pembayaran ganti rugi lahan.

“Kami menduga ini adalah cara Wali Kota untuk menenangkan warga, karena saat itu sampah kita juga sudah mengunung karena akses TPA yang tutup. Tapi cara itu kan salah karena melanggar prosedur yang ada,” jelasnya.(who)

Latest article

More articles

WeCreativez WhatsApp Support
Silahkan hubungi kami disini kami akan melayani anda 24 Jam!!