PALU – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palu mendatangi kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) guna mencari solusi terkait dengan penanganan pendidikan pasca bencana di Kota Palu. Pendidikan menjadi sektor penting untuk kemajuan daerah, sehingga perlu ada perhatian dari pemerintah pusat terkait dengan penanganan pendidikan di Kota Palu. Seperti menyelesaikan permasalahan dan kendala pembangunan sekolah terdampak bencana yang sampai saat ini belum terselesaikan.
Dalam pertemuan itu, Ketua DPRD Kota Palu Armin didampingi Wakil Ketua Erman Lakuana, anggota Komisi A Mutmainah Korona dan Sekretaris Dewan (Sekwan) Ridwan Karim, beberapa hari lalu menghadap salah satu perwakilan Kemendikbud untuk menceritakan masalah dan kendala pembangunan sekolah terdampak bencana saat ini.
Mutmainah Korona menjelaskan, DPRD Kota Palu berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengenai persoalan pembangunan sekolah dasar pasca bencana likuifaksi yang belum tuntas. Salah satu yang menjadi fokus utama adalah SD Inpres Perumnas Balaroa yang telah memasuki tahun ke 5 tapi masih menggunakan sekolah darurat.
“Sementara kondisi sekolah darurat yang digunakan siswa dan ruang guru selama ini, banyak menemui kendala, salah satunya sering mengalami kebanjiran dan sebagainya,” jelasnya.
Mutmainah menjelaskan bahwa di tahun 2023, alokasi pembangunan SD sudah dianggarkan melalui dana rehab rekon PUPR, namun ada beberapa kendala yang menghalangi percepatan pembangunan sekolah yaitu mengenai lahan dan legalitas pembangunan sekolah.
Dari problem yang dialami oleh SD Inpres Perumnas Balaroa dari 9 SD lainnya yang rusak dan hilang karena bencana likuifaksi dan tsunami, DPRD Kota Palu berinisiatif untuk memfasilitasi masalah ini dan bagaimana langkah-langkah utama dalam percepatan pembangunan SD harus segera terealisasi tahun 2023.
Proses konsultasi memberi jalan baik untuk segera mendapat solusi terbaik bagi pemerintah provinsi dan pemerintah kota.
“Utamanya fasilitas pendidikan pasca bencana 28 september 2018 yang terdata dalam tahapan rehab rekon Kota Palu,” jelasnya.(who)
