03 October 2023
24.7 C
Palu

Bahas Empat Ranperda, Dewan Bentuk Dua Pansus

Must read

- Advertisement -spot_img

PALU – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palu menyetujui empat Ranperda untuk dibahas pada tingkat selanjutnya. Hal itu disampaikan saat rapat Paripurna tanggapan fraksi tentang jawaban Wali Kota Palu, Selasa (21/2) malam di Ruang Sidang Utama DPRD Palu. Sehingga nantinya, empat Ranperda tersebut akan dibahas oleh dua Panitia Khusus (Pansus) yang telah dibentuk oleh DPRD Palu.

Pada rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua II DPRD Palu Erman Lakuana itu, dirinya menyampaikan kepada seluruh Fraksi untuk membacakan tanggapan setiap Fraksi. Dimana empat Renperda tersebut yaitu tentang perusahaan perseroan daerah Bangun Palu Sulteng. Perusahaan umum daerah air minum. Rencana pembangunan industri tahun 2023-2025 serta Ranperda ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta penyidik Pegawai Negeri Sipil.

“Jadi pembahasan berikutnya adalah rapat Pansus mengenai empat Ranperda, dan akan terbentuk dua Pansus nantinya, sehingga setiap Pansus akan membahas dua Ranperda,” jelas Erman.

Seperti yang disampaikan oleh juru bicara Fraksi Hanura, Irsan Satria. Kata dia bahwa Fraksi Hanura menyetujui empat Ranperda untuk dibahas pada tingkat selanjutnya. “Kami meminta Pansus segera terbentuk agar bisa segera melakukan pembahasan,” katanya.

Senada dengan hal itu, anggota Fraksi Golkar Ishak Cae juga menginginkan hal yang sama. Dimana Pansus diminta untuk segera melakukan pembahasan terhadap empat Ranperda, karena Ranperda tersebut dipandang perlu untuk secepatnya diterbitkan, serta disetujui bersama.

“Dengan adanya empat Perda ini, tentu segara saja Pansus langsung melakukan pembahasan, yakni pada tanggal 22 Februari 2023 sudah bisa dibahas,” katanya.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Palu dr. Renny A Lamadjido membacakan penjelasan Wali Kota atas empat Rancangan peraturan daerah (Raperda), dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat, di Ruang Sidang Utama DPRD, Selasa 21 Februari 2023.

Di kesempatan itu, Wakil Wali Kota menyampaikan Perseroan Terbatas Bangun Palu Sulawesi Tengah pendiriannya diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Palu Nomor 7 tahun 2014 tentang pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroan Terbatas Bangun Palu Sulawesi Tengah sebagaimana telah diubah dengan Perda Kota Palu Nomor 11 tahun 2015 tentang perubahan atas Perda Kota Palu Nomor 7 tahun 2014 tentang pendirian BUMN Perseroan Terbatas Bangun Palu Sulawesi Tengah.

“Pemerintah daerah selaku pemilik, perlu untuk melakukan upaya pembenahan secara komprehensif terhadap Perseroan Terbatas Bangun Palu Sulawesi Tengah, baik dari aspek bentuk badan hukum, permodalan, maupun pengelolaan perusahaan,” katanya.
Adapun jangkauan dan arah pengaturan dalam Ranperda kata Reny, perubahan bentuk status badan hukum, jangka waktu berdiri, kegiatan usaha, modal, organ, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan ketentuan peralihan.

Kemudian, Ranperda tentang PDAM disampaikannya, pemerintah daerah selaku pemilik merasa perlu untuk melakukan upaya pembenahan secara komprehensif terhadap perusahaan daerah air minum, baik dari aspek bentuk badan hukum, permodalan, maupun pengelolaan perusahaan.

Adapun jangkauan dan arah pengaturan dalam Ranperda ini meliputi, perubahan bentuk status badan hukum, jangka waktu berdiri, kegiatan usaha, modal, organ Perumda, pendanaan, pegawai Perumda, tahun buku dan penggunaan laba, perencanaan, operasional, pelaporan, pembinaan, pengawasan, dan evaluasi, Pembubaran dan ketentuan peralihan.
Ranperda tentang Rencana Pembangunan industri tahun 2023-2035 diutarakannya, berdasarkan beberapa pertimbangan.

Maka dilakukan revisi, adapun arah dan jangkauan pengaturan Ranperda ini meliputi, industri unggulan daerah, rencana pembangunan industri, pelaksanaan, pembinaan, pengawasan dan pembiayaan. Ranperda tentang Rencana daerah tentang Ketentraman, Ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Dijelaskannya, perwujudan ketertiban dan ketenteraman dalam masyarakat merupakan salah satu prasyarat yang diharapkan dalam konteks pelaksanaan pembangunan di daerah. Hal ini dapat terwujud apabila Perda yang dibentuk dan ditegakan dapat menjamin rasa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dalam masyarakat.Berdasarkan pertimbangan tersebut. Maka perlu membentuk Perda tentang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta penyidik pegawai negeri sipil.

“Adapun jangkauan dan arah pengaturan dalam Ranperda Kota Palu tentang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta penyidik Pegawai Negeri Sipil. Meliputi, penyelenggaraan trantibum, linmas, penegakan Perda dan perwali, sistem informasi, peran serta masyarakat, pembinaan, pengendalian dan pengawasan, PPNS, dan pendanaan,” tandasnya.(who)

- Advertisement -spot_img

Latest article

More articles

WeCreativez WhatsApp Support
Silahkan hubungi kami disini kami akan melayani anda 24 Jam!!