PALU-Ketua Umum (Ketum) Pengurus Besar Ikatan Keluarga Indonesia Buol (PB IKIB), Syamsudin Kuntuamas, menyikapi adanya pihak-pihak yang mempertanyakan keberadaan IKIB di seputaran siapa yang akan menjadi Penjabat (Pj) Bupati Buol, dijawab dengan penuh kesejukan. Bagi PB.IKIB adanya pandangan yang berbeda itu merupakan dinamika dalam berdemokrasi.
Kepada Radar Sulteng, Syamsudin enggan berpolemik dan lebih baik bekerja untuk memaksimalkan fungsi-fungsi organisasi PB.IKIB dan membesarkannya.
Dalam keterangan persnya, Kamis malam (14/09/2023), Syamsudin menjelaskan bahwa PB IKIB itu milik semua masyarakat Buol, suka atau tidak suka, senang atau tidak senang. Semua warga Buol mesti masuk kedalam ruang itu. PB. IKIB ini rumah kita semua. Rumah kita bersama.
“Entah dia person secara individu maupun organisasi manapun dia berhak mengeluarkan pendapat. Apakah itu LSM ataupun wartawan. Tentu pendapat itu kita coba lebih dimatangkan cara berfikirnya. Lebih dewasa dalam menyuarakan pendapat, “ ujarnya.
Menurut Syamsudin, PB. IKIB adalah satu-satunya organisasi yang melahirkan Kabupaten Buol. Jadi tidak mungkin sewenang-wenang mengeluarkan pendapat tanpa adanya analisa yang matang. Sangat wajar bila PB.IKIB merespon apa yang mencuat persoalannya saat ini di Buol.
“ Kalau kalian tidak berdebat disitu tidak mungkin PB IKIB menanggapi persoalan itu. Kami ikut memikirkan, tentu sesuai dengan aturan. Dalam pandangan kami, DPRD adalah lembaga yang sah untuk mengusulkan nama Pj Bupati sesuai dengan kondisi dan keadaan masyarakat Buol sehingga mereka melakukan voting, atau menggelar rapat untuk menentukan kondisi kekenian tentang Buol. Sehingga munculah pendapat bahwa Pj itu ada beberapa hal perlu dikoreksi, maka terjadilan koreksi terhadap kebijakan, dengan melakukan aksi unjukrasa oleh masyarakat, “ paparnya.
PB IKIB sebenarnya tidak menanggapi secara frontal perkembangan terkini di Buol, IKIB ini adalah organisasi sosial kemasyarakatan miliknya orang Buol yang tidak boleh ikut campur dalam konteks politik.
Sebagai ketua PB. IKIB, Syamsudin melihat situasi ini adalah dinamika dalam demokrasi kita, yang mungkin kita harus benahi. Kita matangkan cara berpikir. Sehingga apa yang kiita keluarkan. Apa yang kita sampaikan itu tjuannya untuk kesejahteraan masyarakat Buol, kemajuan Buol. Di sisi lain tidak menjadi polemik di tempat lain, atau menjadi petimbangan yang membuat orang lain terganggu cara berpikirnya.
“ IKIB ini punya kepedulian, sehingga mengapa kita berkumpul untuk memberikan masukan, dan solusi. Kalau kita tidak peduli untuk apa kita kumpul. Untuk apa kita memberikan pandangan dan pendapat atau masukan, dengan masing-masing pengurus yang memiliki kesibukannya masing-masing, “ papar Syamsudin.
Kita hargai juga pendapat teman-teman dari berbagai lembaga, terutama kawan-kawan LSM atau kawan-kawan wartawan. Karena, tanpa media juga daerah atau negara ini tidak diketahui oleh masyarakat lain apa yang sedang terjadi.
“ Media merupakan satu lembaga support untuk mengoreksi lembaga formal maupun non formal untuk dijadikan acuan dalam rangka membenahi apa yang masih kurang dalam organisasi kita, “ tandasnya.
“Menanggapi kritikan, kalau saya hargai. Cuma perlu kita benahi kedewasaan dan kematangan cara berpikir untuk menempatkan sesuatu dalam kondisi tertentu. Supaya terkesan, apa yang kita sampaikan murni untuk kepentingan masyarakat, apalagi Buol, “ tambahnya.
Selanjutnya, persoalan ada teman-teman baik individu maupun secara organisasi manapun yang mengatakan bahwa PB.IKIB itu sudah berpolitik praktis itu juga perlu dikoreksi. “ Apa dasarnya. Dari Sisi mana, apa buktinya sehingga disebut PB.IKIB itu sudah bermain di ranah politik praktis, “ serunya.
Menurutnya, PB.IKIB hanya melihat fakta, dimana ada rekomendasi tiga nama yang diusulkan oleh DPRD Kabupaten Buol, kemudian disandingkan dengan usulan Gubernur Sulteng, ada nama yang terdaftar di DPRD Buol dan dia juga terdaftar diusulan Gubernur.
“Secara logika Insya Allah, kebetulan dia orang Buol mudah-mudahan dia yang disuport dan disetujui oleh Mendagri. Jadi kita bukan yang memilih apalagi mengajukan, itu bukan ranah kita, “ ucap Syamsudin.
Sebagai organisasi kemasyarakatan, PB.IKIB itu sangat peduli dengan kemajuan Buol kedepan. Tentang bagaiamana Buol sesuai dengan harapan masyarakat kita semua punya kepedulian. Bukan hanya orang Buol yang tinggal di Buol.
“Karena kami yang ada di perantauan itu dilahirkan dan dibesarkan di Buol. Secara emosional, dan secara kekeluargaan menjadi tanggungjawab kita semua. Kita merasa terpanggil untuk berbuat sesuatu, “ tegasnya.
“Harapan saya, dengan adanya usulan dari DPRD dan Gubernur Sulawesi Tengah, siapapun yang terpilih mohon berbuat bagi kemaslahatan masyarakat Buol, sesuai dengan harapan masyarakat Buol. Jangan sampai yang akan mengantikan PJ Bupati Buol pada periode kedua ini terjadi lagi hal yang sama yang dialami oleh Pj pada periode pertama. Jangan ada perbedaan. Tetapi kedepankan kebersamaan demi kemajuan masyarakat Buol, “ pungkasnya.(mch)
