PALU-Kegiatan diskusi publik pengembangan UMKM untuk Mengendalikan Inflasi di Kota Palu. Digelar oleh anggota DPR RI H. Muhidin Said bersama Bank Indoensia (BI) Perwakilan Sulawesi Tengah (Sulteng), Rabu (21/06/2023).
Anggota DPR RI H. Muhidin Said, yang juga Anggota Komisi XI dan Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, tampil sebagai narasumber kunci bersama Kepala BI Perwakilan Sulteng Dwiyanto Cahyo Sumirat. Juga tampil narasumber lainnya, Wakil Ketua (Waket) I DPRD Sulteng, H. Moh. Arus Abdul Karim.
Menariknya, diskusi publik kemarin, diikuti Waket I DPRD Sulteng, Moh. Arus Abd Karim, menjadi pemantik diskusi, yang menyatakan sangat menghargai dan mengapresiasi adanya pertemuan berupa diskusi publik dengan warga masyarakat Kota Palu, dalam rangka memahami bagaimana strategi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) menghadapi inflasi saat ini.
“ Kami sebagai warga Kota Palu sangat merespon positif pertemuan yang dikemas dengan tajuk diskusi publik ini. Hal ini karena warga di tingkat kelurahan bisa menghasilkan kelompok-kelompok usaha seperti ini.
” Memang belum bisa kita maksimalkan. Tinggal pemasaran UMKM, butuh media melalui pemerintah, dan swasta melalui Kamar Dagang dan Industri (Kadin) di tingkat provinsi dan kota/kabupaten untuk membangun komunikasi dengan pemerintah, sehingga akan menghasilkan produksi yang lebih maksimal, ” kata Arus.
Dalam paparannya, Anggota Komisi XI DPR RI, Haji Muhidin Said, menjelaskan peran UMKM sangat besar. Pemasukan pajak yang paling besar dari UMKM.
“Oleh karena itu, investasi besar saat ini begitu sulit. Karena investor besar itu melihat dulu hasil politik negara kita terakhir dan terkini, baru akan megembangkan usahanya disini, “ bebernya.
Dikatakannya, Sulawesi Tengah dua kali kena bencana, yaitu bencana alam dan bencana non alam Covid-19, sehingga kita memang terpuruk. Namun oleh pemerintah dengan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) melakukan berbagai kebijakan dan program, dengan tujuan agar rupiah terjamin, harga-harga terjangkau.
“ Nah disini, kita punya program kita BSBI, tujuan BSBI untuk mengendalikan ekonomi kita, “ tandasnya.
Seperti biasa, Muhidin juga tak lupa mengingatkan kepada peserta diskusi pubilk , jangan terjebak dengan rayuan lembaga bisnis pinjaman online (pinjol).
“Yang resmi itu cuma 102 lembaga pinjol, dari 4.000 ribuan lembaga pinjol yang ada. Banyak kegiatan kerja sama kami dengan BI, “ ungkapnya.
Sedangkan Kepala BI Perwakilan Sulteng, Widyanto Cahyo Sumirat, menjelaskan, akibat bencana, UMKM bisa menyerap 90 persen tenaga kerja di Indonesia. Akan menyerap tenaga kerja yang besar.
Dia menjelaskan, bagaimana peran UMKM bisa mengendalikan inflasi. Sangat mudah dilakukan di desa-desa. Tetapi di kota Palu banyak produksi dan industri kecil.
Dia lalu menjelaskan apa yang dimaksud dengan inflasi, yaitu kenaikan harga barang-barang yang dikonsumsi oleh masyarakat seperti beras, tepung, dll.
Lalu apa strategi terbaik yang dapat dilakukan masyarakat, yakni salah satunya memaksimalkan kontribusi UMKM, dengan memperbesar jaringan dalam penjualan. “Kita masuk ke platform digital, menggaet pelanggan lebih luas. Juga menanfaatkan jasa pengiriman online, “ ujarnya.
Menurutnya, strategi ini sangat memudahkan masyarakat untuk meningkatkan, dan menghemat biaya transportasi. Biaya rendah, harga semakin kompetitif.
Karena masyaratkat bisa membandingkan harga jual dari pelaku penjual yang satu dengan yang lain. Kita menjadi pembeda.
Dalam dialog, salah seorang pelaku UMKM dari Kelurahan Lasoani mengelukan PDAM Kota Palu. Bayarnya naik 3 kali lipat. Tapi pelayanannya tidak maksimal. Air sering tidak jalan. Sementara kami pedagang ini sangat membutuhkan air bersih.
“Ibu rumah tangga setiap hari itu sangat membutuhkan air bersih, ” ujarnya.
Statemen Muhidin Said, menanggapi pertanyaan ini mengatakan, permasalahan PDAM ada permasalahan administrasi ini yang tidak bisa selesai-selesai. Yaitu pemisahan aset antara Kota Palu dengan Kabupaten Donggala.
“ Sedangkan mengenai kredit UMKM secara nasional diluncurkan sebesar Rp 300 triliun. Untuk mendapatkan bantuan, caranya harus aktif dulu, minimal 6 bulan, sudah bagus. Kalau ada yang mempersulit, laporkan ke saya, “ tegas Muhidin.(mch)
