PALU – Ketimpangan hak yang didapat antara pekerja asing dan pekerja lokal di PT GNI menyulut kecemburuan sosial. Hal itu lah yang menyulut konflik antara pekerja lokal dan pekerja asing.
Hak yang dituntut pekerja lokal pun tidak terakomodir pihak perusahaan. Gerakan Pemuda Kabah Sulawesi Tengah pun meminta hadirnya pemerintah pusat bersikap tegas kepada perusahaan.
Ketua Pemuda Kabah Sulteng, Akbar Lembah SE, dalam keterangam persnya, mengungkapkan pihaknya sangat mengecam tindakan-tindakan anarkis di PT GNI, Kabupaten Morut. Pemerintah Pusat lewat Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian Investasi harus hadir di tengah permasalahan ini.
“Karena kebijakan yang tidak tepat dari pemerintah yang mengizinkan tenaga kerja asing yang bukan profesional yang bukan membawa transfer teknologi dan bukan high skill datang ke indonesia, menurut saya jika hal tersebut tidak segera diatasi oleh pemerintah maka berpotensi besar akan menyebar ke seluruh smelter yang memiliki tenaga kerja asing di dalamnya,” kata dia.
Jika tidak bertindak cepat, dia mengkhawatirkan, akan timbul masalah yang lebih besar lagi. Tidak hanya di PT GNI semata, namun juga di perusahaan-peruaahaan lain yang mempekerjakan pekerja asing dan pekerja lokal.
“Ini kalau tidak diatasi segera bisa menyebar ke seluruh smelter yang ada tenaga kerja asing disana, dimana ini baru satu tempat kalau nantinya akan meluas akhirnya menimbulkan suatu masalah yang serius,” ucapnya.
Akbar juga berharap, agar pihak kepolisian yang menangkap 17 pelaku yang disebur sebagai provokator konflik di PT GNI, agar segera bisa mengupayakan penerapan restorative justice (perdamaian). Sebab, menurut dia tuntutan para pekerja tidak lain hanya ingin memperjuangkan hak-hak mereka yang selama ini merasa tidak terakomodir oleh pihak perusahaan. (*/agg)
