PALU-Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), menggelar rapat dengar pendapat (RDP) atau hearing mengenai mutu pendidikan di Sulteng. Hearing yang digelar di ruang sidang utama itu menghadirkan Bupati, DPRD Kabupaten, Perguruan Tinggi, dan beberapa OPD terkait, Rabu (24/05/2023).
Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi IV DPRD Sulteng Dr. Alimuddin Paada, didampingi Ketua Komisi III Sony Tanra, bersama beberapa anggota Komisi IV lainnya yaitu I Nyoman Slamet, Ibrahim A. Hafid, Rahmawati Nur, dan Fatimah Moh. Amin Lasawedi.
Dalam rapat tersebut Ketua Komisi IV memaparkan bahwa menurut data yang ada, bahwa mutu pendidikan kita sangat rendah yaitu urutan ke 5 dari bawah atau urutan ke 29 dari 34 Provinsi di Indonesia.
“Dengan adanya data ini, membuat kami tergerak untuk memperbaiki mutu pendidikan sehingga diharapkan melalui rapat ini bisa terang menderang apa yang meyebabkan mutu pendidikan kita sangatlah rendah, “ kata Alimuddin, tegas.
Dikatakannya, dana pendidikan Sulteng dialokasikan sebesar 20 persen dari APBD sehingga hal ini perlu menjadi bahan evaluasi dan perhatian kami di DPRD Sulteng.
Pada kesempatan itu juga, Sony Tandra menyampaikan bahwa mutu pendidikan sangatlah penting karena sebagai faktor majunya sebuah daerah.
“ Daerah dikatakan bisa maju, kalau dimulai dengan sumber daya manusia (SDM) yang bagus dan bermutu. Menurut saya, SDM yang bermutu dilihat dari pendidikan, ” ungkap politisi NasDem ini.
Dipaparkannya, dalam LKPj Sulteng mencantumkan penduduk Sulteng sebanyak 3.740.900. Tidak sekolah 635.590, atau jika dipersenkan 20,66 persen, sedang yang belum sekolah atau belum tamat SD 12,25 persen, yang tamat SD 24,53 persen, yang tamat SLTP/SMP 14.44 persen. Sehingga, jika dijumlah yang tidak sekolah, tamat SD dan tamat SMP yaitu sebesar 71,88 persen, artinya penduduk Sulteng yang terbanyak yaitu tidak sekolah dan tamat SMP, sehingga ini mungkin yang merupakan faktor mutu pendidikan atau SDM kita masih jauh dari harapan.
Sonny menduga, ini yang menjadikan banyaknya pengangguran karena SDM kita tidak terserap berlebihan karena investasi mensyaratkan harus mempunyai ijazah SMA.
“Sehingga, sesuai data yang ada bahwa Rp 1,9 triliun perputaran uang untuk tenaga kerja dan logistik 70 persen, bahkan lari ke Sulawesi Selatan dan ke Sulawesi Tenggara, “ bebernya.
Dijelaskannya, pada pertumbuhan ekonomi kita terbesar ke dua yakni sebesar 15 persen, tapi akhirnya pendapatan itu keluar dari Sulteng karena SDM kita tidak terserap.
Dikatakannya juga, Pemerintah Provinsi (Pemprov) itu tidak bisa lepas tangan apalagi IPM itu bukan diukur per kabupaten tapi per provinsi. “ Jika ini tidak diselesaikan, maka jangan harap IPM dan mutu pendidikan kita tidak akan naik, “ tegasnya.
Karena itu, menurutnya, harus bekerjasama dalam peningktan SDM apalagi yang tamat SD, SMP harus diselesaikan. Jika perlu ada bantuan beasiswa, namun sayang beasiswa di Sulteng sangat kecil sekali yakni 2.500.000 ini artinya tidak ada political will dari Pemprov dan kabupaten dalam upaya peningkatan SDM kita.
“ Padahal anggaran pendidikan dari pusat hingga kabupaten dipatok sebesar 20 persen, namun hasilnya mutu pendidikan kita masih jauh dari harapan, “ ucapnya.
Dia juga menilai, dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan ternyata sekolah swasta juga ikut berperan sampai ke desa-desa. Namun swasta ini tidak dibantu oleh dana BOS daerah, padahal swasta juga berperan dalam memingkatkan mutu pendidikan.
Olehnya itu, dia berharap semua permasalahan yang menyangkut mutu pendidikan perlu untuk kita ketahui bersama. Sebab, sepanjang kita tidak mempunyai data dan political will maka mutu pendidikan dan IPM Sulawesi Tengah tetap akan begitu saja.
Dia berharap, Gubernur sebagai leading sektor atau Pemprov harus kerjasama bersama bupati, perguruan tinggi dan bersama OPD lainnya untuk membicarakan mengenai hal ini, sehingga dapat dicarikan solusi dalam rangka menihgkatakan mutu pendidikan dan IPM.
Senada dengan pernyataan Sonny Tandra, anggota DPRD lainnya I Nyoman Slamet menyampaikan bahwa mutu pendidikan juga dipengaruhi oleh pemerataan pendidikan.
“ Pemerataan pendidikan tidak hanya di kota-kota saja. Sehingga, alasan kami mengundang agar sama-sama mencari solusi dan kritik. Sebab, dengan data yang ada ini menjadi cambuk dan menjadi perhatian kita, “ tegasnya.
“ Hari ini kita mencari informasi yang benar, apakah ketika kita dengar di media mutu pendidikan kita rendah. Kemudian kita diam. Olehnya, tujuan kita dalam rapat dengar pendapat ini untuk mencari solusi dan data agar diberitahukan kepada kami sebagai anggota DPRD. Sehingga apa yang menjadi arah kebijakan kita dalam meningkatkan mutu pendidikan bisa kita susun bersama, “ pungkasnya.(mch)
