Sebanyak 309 keluarga di Kabupaten Poso dan Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah, memperoleh persetujuan mengelola kawasan perhutanan sosial seluas 3.238 hektare dari Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni pada Sabtu (14/11/2026). Penyerahan keputusan tersebut berlangsung di Desa Ngatabaru, Kabupaten Sigi, saat kunjungan kerja Menteri Kehutanan di Sulawesi Tengah.
Kelompok penerima
Raja Juli mengatakan akses kelola diberikan melalui skema hutan desa dan hutan kemasyarakatan. Pemerintah menempatkan masyarakat sebagai pihak yang berperan dalam pemanfaatan kawasan secara produktif, bertanggung jawab, dan berkelanjutan.
"Perhutanan sosial ke depan harus terus bergerak dari sekadar memberikan akses menjadi upaya membangun usaha yang produktif, memperkuat kelembagaan kelompok, meningkatkan nilai tambah komoditas melalui hilirisasi, serta memperluas kemitraan dan akses pasar," kata Raja Juli Antoni.
Berdasarkan data Kementerian Kehutanan, persetujuan itu diberikan kepada lima kelompok masyarakat. Kelompok tersebut tersebar di Poso dan Tojo Una-Una.
- LPHD Matako di Desa Matako, Kabupaten Tojo Una-Una;
- KTH Tumbuo Raya di Desa Padang Tumbuo, Kabupaten Tojo Una-Una;
- LPHD Nangga di Kabupaten Tojo Una-Una;
- LPHD Maragi Mbana di Desa Pantangolemba, Kabupaten Poso;
- LPHD Mosintuwu di Desa Tangkura, Kabupaten Poso.
Menurut Raja Juli, kelompok penerima memiliki beragam potensi sumber daya alam dan usaha. Komoditas yang disebut antara lain kakao, kelapa, aren, durian, alpukat, mangga, jagung, rotan, damar, kemiri, dan madu.
Selain mengembangkan agroforestri dan hasil hutan bukan kayu, masyarakat didorong mengolah hasil pertanian serta memanfaatkan jasa lingkungan. Salah satu potensi jasa lingkungan yang disebut ialah pemanfaatan sumber air panas.
Raja Juli menegaskan keberhasilan perhutanan sosial tidak hanya diukur dari luas kawasan yang memperoleh akses kelola. Pemerintah juga menilai manfaat yang dirasakan masyarakat dari pengelolaan kawasan tersebut.