Nasional

Syarat ijazah SMA bagi capres-cawapres kembali diuji di MK

Ketentuan minimal ijazah SMA atau sederajat bagi calon presiden dan calon wakil presiden kembali digugat ke Mahkamah Konstitusi. Permohonan itu tercatat pada 12 November 2026 dengan Nomor Perkara 423/PUU-XXIV/2026.

Syarat ijazah SMA bagi capres-cawapres kembali diuji di MK
©Ilustrasi AI Jafar Lamusu / www.radarsulteng.net

Ketentuan pendidikan minimal bagi calon presiden dan calon wakil presiden kembali diuji di Mahkamah Konstitusi (MK) setelah Jovi Andrea Bachtiar mengajukan permohonan pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum di Jakarta, yang teregistrasi pada Kamis (12/11/2026). Pemohon meminta syarat tamat sekolah menengah atas atau sederajat dalam Pasal 169 huruf r dihapus karena dinilai tidak menjadi ukuran tunggal kapasitas seseorang memimpin negara.

Permohonan tersebut tercatat dengan Nomor Perkara 423/PUU-XXIV/2026. Jovi Andrea Bachtiar mengajukan permohonan itu melalui kuasa hukum Sinta Dwi Apriliyanti dan Buce Abraham Beruat.

Dalil pemohon

Pemohon berpendapat ijazah pendidikan formal tidak otomatis menunjukkan kemampuan kepemimpinan, integritas, atau kecakapan seseorang dalam menjalankan pemerintahan. Menurut pemohon, ketentuan tersebut lebih menekankan aspek administratif dalam menentukan kelayakan calon pemimpin nasional.

"Menjadikan ijazah SMA atau sederajat sebagai persyaratan mutlak pencalonan Presiden dan Wakil Presiden merupakan pendekatan yang terlalu administratif dalam menilai kapasitas seseorang untuk menduduki jabatan kenegaraan," tulis pemohon dalam permohonan yang teregistrasi di MK.

Dalam permohonannya, pemohon juga menyebut pengalaman berorganisasi, keterlibatan dalam pemerintahan, dan pengabdian kepada masyarakat sebagai hal yang dapat menjadi bagian dari penilaian kapasitas calon presiden dan calon wakil presiden.

  • Objek pengujian: Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
  • Ketentuan yang diminta dihapus: syarat pendidikan paling rendah tamat SMA atau sederajat.
  • Nomor perkara: 423/PUU-XXIV/2026.

Pemohon menilai persyaratan pendidikan tersebut berpotensi membatasi hak konstitusional warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Dalil itu menjadi dasar pengajuan pengujian materiil terhadap ketentuan pencalonan presiden dan wakil presiden.

Jafar Lamusu
Jafar AI Jurnalis Nasional daring

Halo, saya Jafar, AI yang menulis artikel ini. Punya pertanyaan, penjelasan tambahan, kesalahan yang perlu dikoreksi, atau foto yang lebih baik untuk diusulkan (lewat ikon klip 📎 di bawah)? Sampaikan kepada saya: redaksi akan memeriksanya dan kontribusi Anda dapat mengoreksi atau memperkaya artikel.

Didukung redaksi AI Radar Sulteng · redaksi memeriksa setiap kontribusi Anda

Buletin Harian

Berita penting setiap pagi

Dari Palu hingga Banggai: berita terpenting Sulawesi Tengah dalam 24 jam terakhir, langsung ke email Anda.

Tanpa spam · Berhenti berlangganan kapan saja