Ketentuan pendidikan minimal bagi calon presiden dan calon wakil presiden kembali diuji di Mahkamah Konstitusi (MK) setelah Jovi Andrea Bachtiar mengajukan permohonan pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum di Jakarta, yang teregistrasi pada Kamis (12/11/2026). Pemohon meminta syarat tamat sekolah menengah atas atau sederajat dalam Pasal 169 huruf r dihapus karena dinilai tidak menjadi ukuran tunggal kapasitas seseorang memimpin negara.
Permohonan tersebut tercatat dengan Nomor Perkara 423/PUU-XXIV/2026. Jovi Andrea Bachtiar mengajukan permohonan itu melalui kuasa hukum Sinta Dwi Apriliyanti dan Buce Abraham Beruat.
Dalil pemohon
Pemohon berpendapat ijazah pendidikan formal tidak otomatis menunjukkan kemampuan kepemimpinan, integritas, atau kecakapan seseorang dalam menjalankan pemerintahan. Menurut pemohon, ketentuan tersebut lebih menekankan aspek administratif dalam menentukan kelayakan calon pemimpin nasional.
"Menjadikan ijazah SMA atau sederajat sebagai persyaratan mutlak pencalonan Presiden dan Wakil Presiden merupakan pendekatan yang terlalu administratif dalam menilai kapasitas seseorang untuk menduduki jabatan kenegaraan," tulis pemohon dalam permohonan yang teregistrasi di MK.
Dalam permohonannya, pemohon juga menyebut pengalaman berorganisasi, keterlibatan dalam pemerintahan, dan pengabdian kepada masyarakat sebagai hal yang dapat menjadi bagian dari penilaian kapasitas calon presiden dan calon wakil presiden.
- Objek pengujian: Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
- Ketentuan yang diminta dihapus: syarat pendidikan paling rendah tamat SMA atau sederajat.
- Nomor perkara: 423/PUU-XXIV/2026.
Pemohon menilai persyaratan pendidikan tersebut berpotensi membatasi hak konstitusional warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Dalil itu menjadi dasar pengajuan pengujian materiil terhadap ketentuan pencalonan presiden dan wakil presiden.