BPJS Kesehatan meminta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kota Palu mendaftarkan pekerja beserta anggota keluarganya dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui sosialisasi bersama asosiasi UMKM, Minggu (15/11/2026). Langkah itu diarahkan untuk memberikan perlindungan terhadap risiko biaya pelayanan kesehatan bagi pekerja dan pemberi kerja.
Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan Akmal Budi Yulianto mengatakan gangguan kesehatan dapat memengaruhi kondisi keluarga sekaligus aktivitas usaha. Ia menyampaikan hal tersebut dalam kegiatan sosialisasi program JKN di Kota Palu.
"Ketika pelaku usaha maupun pekerjanya mengalami sakit, dampaknya tidak hanya dirasakan secara pribadi dan keluarga, tetapi juga dapat memengaruhi produktivitas hingga keberlangsungan usaha," kata Akmal Budi Yulianto.
Menurut Akmal, kepesertaan JKN yang aktif membantu peserta memperoleh perlindungan atas biaya pelayanan kesehatan sesuai ketentuan. Dengan kepesertaan tersebut, pelaku usaha dan pekerja tidak perlu menanggung sendiri seluruh beban pembiayaan ketika membutuhkan layanan kesehatan.
Kewajiban pemberi kerja
BPJS Kesehatan mengingatkan setiap pemberi kerja, termasuk UMKM yang mempekerjakan tenaga kerja, wajib mendaftarkan diri dan seluruh pekerjanya sebagai peserta JKN. Pemberi kerja juga harus memenuhi kewajiban pembayaran iuran sesuai peraturan perundang-undangan.
- UMKM pemberi kerja wajib mendaftarkan pekerja dan dirinya sebagai peserta JKN.
- Pembayaran iuran dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- BPJS Kesehatan mengedepankan edukasi, kolaborasi, dan pemanfaatan Mobile JKN untuk informasi serta administrasi kepesertaan.
Akmal mengatakan pendekatan edukasi dan kolaborasi akan digunakan dalam mendorong kepesertaan UMKM. BPJS Kesehatan juga mengenalkan pemanfaatan aplikasi Mobile JKN untuk mengakses informasi serta layanan administrasi kepesertaan.
Data BPJS Kesehatan menunjukkan peserta aktif JKN di Sulawesi Tengah mencapai sekitar 3,01 juta jiwa, atau 91,25 persen dari jumlah penduduk yang diperkirakan sekitar 3,3 juta jiwa. Wakil Wali Kota Palu Imelda Liliana Muhiddin mengatakan pelaku UMKM, terutama yang bergerak di sektor kuliner dan jasa boga, perlu memperhatikan perlindungan kesehatan.