Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, mengidentifikasi 260,54 hektare lahan yang tersebar di lima desa dan kelurahan sebagai indikasi tanah objek reforma agraria (TORA) pada Rabu (4/11/2026). Identifikasi itu dilakukan untuk menjadi dasar penataan kepemilikan serta pemanfaatan lahan masyarakat.
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banggai Harjiman mengatakan lahan tersebut mencakup 239 bidang tanah. Lokasinya berada di Desa Lontio dan Desa Balanga, Kecamatan Bunta; Desa Basabungan dan Desa Lambangan, Kecamatan Pagimana; serta Kelurahan Maahas, Kecamatan Luwuk Selatan.
"Sebagian besar lahan yang teridentifikasi bersumber dari pelepasan kawasan hutan. Namun, terdapat lahan seluas 17,09 hektare di Kelurahan Maahas yang masih berstatus kawasan hutan dan belum dilepaskan," kata Harjiman.
Penataan aset dan akses
Menurut Harjiman, hasil pendataan tersebut akan digunakan pemerintah daerah bersama instansi terkait untuk menindaklanjuti penataan aset dan penataan akses. Langkah itu ditujukan agar pengelolaan tanah berlangsung tertib dan pemanfaatannya sesuai sasaran.
Bupati Banggai Amirudin mengatakan pendataan objek reforma agraria diperlukan untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang memiliki atau memanfaatkan lahan. Pemerintah, kata dia, perlu memilah lahan yang dapat digunakan dan area yang tidak diperbolehkan untuk dimanfaatkan.
"Kita ingin menata kembali, mana yang bisa dimanfaatkan dan mana yang tidak boleh, sehingga memberikan kepastian hukum atas kepemilikan lahan masyarakat," kata Amirudin.
Amirudin menyebut persoalan agraria di Kabupaten Banggai semakin kompleks seiring masuknya investasi dan aktivitas perambahan hutan. Ia menilai penataan lahan perlu dilakukan sejak awal agar persoalan pertanahan tidak berkembang pada masa mendatang.
- 260,54 hektare lahan teridentifikasi sebagai indikasi TORA.
- Lahan itu terdiri atas 239 bidang di lima desa dan kelurahan.
- 17,09 hektare di Kelurahan Maahas masih berstatus kawasan hutan.
Kantor Pertanahan Kabupaten Banggai juga mengusulkan Desa Pondan, Kecamatan Mantoh, sebagai Kampung Reforma Agraria. Kampung tersebut diharapkan menjadi percontohan pelaksanaan reforma agraria yang mengintegrasikan penataan kepemilikan tanah.