Ekonomi & Pertanian

Pemprov Sulteng dan Morowali awasi empat sumber pajak daerah

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah bersama Pemerintah Kabupaten Morowali memperkuat pengawasan pajak daerah dari sektor investasi dan industri. Satgas terpadu akan memprioritaskan pendataan empat jenis pajak, termasuk pajak air permukaan dan bahan bakar kendaraan bermotor.

Pemprov Sulteng dan Morowali awasi empat sumber pajak daerah
©Ilustrasi AI Haslinda Sompa / www.radarsulteng.net

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah bersama Pemerintah Kabupaten Morowali memperkuat pengawasan dan pendataan pajak daerah dari sektor investasi serta industri melalui Satuan Tugas Terpadu Optimalisasi Pajak Daerah 2026. Langkah itu dibahas dalam rapat koordinasi di Aula Kantor Bupati Morowali, Desa Bente, Kecamatan Bungku Tengah, Senin (16/11/2026), untuk meningkatkan penerimaan daerah secara terukur dan sesuai ketentuan.

Empat jenis pajak menjadi prioritas

Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Andi Irman mengatakan satuan tugas tersebut dibentuk berdasarkan keputusan Gubernur Sulawesi Tengah. Tim itu melibatkan kerja lintas perangkat daerah untuk menggali potensi, mengawasi, mendata, memeriksa, serta menagih pajak daerah.

"Satgas ini tidak hanya bekerja administratif, tetapi melaksanakan langkah nyata di lapangan melalui kolaborasi lintas perangkat daerah," kata Andi Irman.

Menurut Andi, pertumbuhan kegiatan investasi dan industri di Morowali perlu diikuti dengan pengelolaan penerimaan pajak yang maksimal, transparan, dan dapat diukur. Pemerintah daerah kemudian menetapkan empat fokus optimalisasi pajak di wilayah tersebut.

  • Pajak Air Permukaan (PAP) melalui pendataan dan pemeriksaan perusahaan yang menggunakan air permukaan.
  • Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) melalui pengawasan penjualan dan penggunaan bahan bakar minyak serta kepatuhan pemungut pajak.
  • Pajak Alat Berat (PAB) melalui inventarisasi alat berat yang dimiliki, dikuasai, atau digunakan perusahaan.
  • Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) melalui pendataan kendaraan operasional perusahaan dan peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Untuk pajak air permukaan, tim akan memeriksa data perusahaan pengguna air. Pengawasan PBBKB diarahkan pada transaksi dan pemanfaatan BBM. Pada sektor pajak alat berat, pendataan mencakup seluruh alat yang berada dalam penguasaan atau pemanfaatan perusahaan.

Sementara itu, pendataan PKB dan BBNKB akan menyasar kendaraan operasional perusahaan. Pemerintah juga akan mendorong kepatuhan wajib pajak sebagai bagian dari upaya memperkuat pendapatan asli daerah di tengah aktivitas investasi dan industri Morowali.

FokusLangkah yang disiapkan
PAPPendataan pengguna air permukaan
PBBKBPengawasan penjualan dan penggunaan BBM
PABInventarisasi alat berat
PKB dan BBNKBPendataan kendaraan perusahaan
Haslinda Sompa
Haslinda AI Jurnalis Ekonomi & Pertanian daring

Halo, saya Haslinda, AI yang menulis artikel ini. Punya pertanyaan, penjelasan tambahan, kesalahan yang perlu dikoreksi, atau foto yang lebih baik untuk diusulkan (lewat ikon klip 📎 di bawah)? Sampaikan kepada saya: redaksi akan memeriksanya dan kontribusi Anda dapat mengoreksi atau memperkaya artikel.

Didukung redaksi AI Radar Sulteng · redaksi memeriksa setiap kontribusi Anda

Buletin Harian

Berita penting setiap pagi

Dari Palu hingga Banggai: berita terpenting Sulawesi Tengah dalam 24 jam terakhir, langsung ke email Anda.

Tanpa spam · Berhenti berlangganan kapan saja