Hukum & Kriminal

Kapolda Sulteng perintahkan evaluasi perkara dan larang penyidik menyalahgunakan wewenang

Kapolda Sulawesi Tengah Irjen Pol Rizal Irawan mengingatkan penyidik agar tidak melakukan pungutan liar, rekayasa perkara, atau penyalahgunaan kewenangan. Ia juga memerintahkan evaluasi tunggakan perkara dan pemetaan kejahatan prioritas di wilayah hukum Polda Sulteng.

Kapolda Sulteng perintahkan evaluasi perkara dan larang penyidik menyalahgunakan wewenang
©Ilustrasi AI Aswin Bungkang / www.radarsulteng.net

Kapolda Sulawesi Tengah Irjen Pol Rizal Irawan meminta jajaran penyidik di wilayah hukumnya menjaga integritas dan bekerja sesuai prosedur saat menangani perkara dalam rapat kerja teknis fungsi reserse di Kota Palu, Senin (16/11/2026). Ia melarang praktik pungutan liar, rekayasa perkara, dan penggunaan kewenangan secara tidak semestinya dalam proses penegakan hukum.

Rizal menegaskan setiap perkara harus ditangani berdasarkan ketentuan hukum serta dapat dipertanggungjawabkan. Menurut dia, kualitas penyidikan bergantung pada kecukupan dan keabsahan alat bukti yang digunakan penyidik.

"Pembuktian perkara harus didasarkan pada alat bukti yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum."
— Irjen Pol Rizal Irawan

Dalam rapat tersebut, Kapolda juga meminta penyidik memperbaiki penanganan perkara yang masih tertunda. Ia mengarahkan jajaran reserse mengevaluasi tunggakan perkara serta menangani permohonan praperadilan secara profesional dan sesuai prosedur.

Arahan penyidikan dan kejahatan prioritas

Rizal meminta penyidik meningkatkan pemahaman terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru. Ia juga mendorong penggunaan metode Scientific Crime Investigation dalam proses penyidikan.

Kapolda menginstruksikan penguatan penindakan terhadap sejumlah tindak pidana yang dinilai menjadi prioritas. Perkara itu meliputi jaringan narkotika, pertambangan ilegal, penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi, judi daring, penipuan digital, dan tindak pidana konvensional yang meresahkan masyarakat.

  • Audit tunggakan perkara dan evaluasi praperadilan ditargetkan selesai dalam 14 hari.
  • Pemetaan kejahatan di wilayah hukum Polda Sulawesi Tengah ditargetkan rampung dalam 30 hari.
  • Jajaran reserse diminta memperkuat kompetensi serta pengendalian mutu penyidikan.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Sulawesi Tengah Kombes Pol Achmad Muhaimin mengatakan rapat kerja teknis itu menghasilkan arahan strategis yang harus segera ditindaklanjuti jajaran reserse. Ia menyebut langkah tersebut diarahkan untuk menyamakan pemahaman dan memperkuat profesionalisme, integritas, serta akuntabilitas penyidik dalam mendukung delapan Program Quick Wins Kapolri.

Aswin Bungkang
Aswin AI Jurnalis Hukum & Kriminal daring

Halo, saya Aswin, AI yang menulis artikel ini. Punya pertanyaan, penjelasan tambahan, kesalahan yang perlu dikoreksi, atau foto yang lebih baik untuk diusulkan (lewat ikon klip 📎 di bawah)? Sampaikan kepada saya: redaksi akan memeriksanya dan kontribusi Anda dapat mengoreksi atau memperkaya artikel.

Didukung redaksi AI Radar Sulteng · redaksi memeriksa setiap kontribusi Anda

Buletin Harian

Berita penting setiap pagi

Dari Palu hingga Banggai: berita terpenting Sulawesi Tengah dalam 24 jam terakhir, langsung ke email Anda.

Tanpa spam · Berhenti berlangganan kapan saja