Kapolda Sulawesi Tengah Irjen Pol Rizal Irawan meminta jajaran penyidik di wilayah hukumnya menjaga integritas dan bekerja sesuai prosedur saat menangani perkara dalam rapat kerja teknis fungsi reserse di Kota Palu, Senin (16/11/2026). Ia melarang praktik pungutan liar, rekayasa perkara, dan penggunaan kewenangan secara tidak semestinya dalam proses penegakan hukum.
Rizal menegaskan setiap perkara harus ditangani berdasarkan ketentuan hukum serta dapat dipertanggungjawabkan. Menurut dia, kualitas penyidikan bergantung pada kecukupan dan keabsahan alat bukti yang digunakan penyidik.
"Pembuktian perkara harus didasarkan pada alat bukti yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum."
— Irjen Pol Rizal Irawan
Dalam rapat tersebut, Kapolda juga meminta penyidik memperbaiki penanganan perkara yang masih tertunda. Ia mengarahkan jajaran reserse mengevaluasi tunggakan perkara serta menangani permohonan praperadilan secara profesional dan sesuai prosedur.
Arahan penyidikan dan kejahatan prioritas
Rizal meminta penyidik meningkatkan pemahaman terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru. Ia juga mendorong penggunaan metode Scientific Crime Investigation dalam proses penyidikan.
Kapolda menginstruksikan penguatan penindakan terhadap sejumlah tindak pidana yang dinilai menjadi prioritas. Perkara itu meliputi jaringan narkotika, pertambangan ilegal, penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi, judi daring, penipuan digital, dan tindak pidana konvensional yang meresahkan masyarakat.
- Audit tunggakan perkara dan evaluasi praperadilan ditargetkan selesai dalam 14 hari.
- Pemetaan kejahatan di wilayah hukum Polda Sulawesi Tengah ditargetkan rampung dalam 30 hari.
- Jajaran reserse diminta memperkuat kompetensi serta pengendalian mutu penyidikan.
Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Sulawesi Tengah Kombes Pol Achmad Muhaimin mengatakan rapat kerja teknis itu menghasilkan arahan strategis yang harus segera ditindaklanjuti jajaran reserse. Ia menyebut langkah tersebut diarahkan untuk menyamakan pemahaman dan memperkuat profesionalisme, integritas, serta akuntabilitas penyidik dalam mendukung delapan Program Quick Wins Kapolri.