Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) meresmikan Desk Investasi Sulawesi Selatan di Makassar, Jumat (13/11/2026), untuk mengawal target investasi Rp17 triliun di kawasan timur Indonesia. Fasilitas tersebut memiliki wilayah kerja di 14 provinsi, termasuk Sulawesi Tengah, dan diarahkan untuk mempercepat penyelesaian kendala investasi melalui koordinasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta pelaku usaha.
Menjangkau kawasan timur
Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu mengatakan desk itu dibentuk untuk mendekatkan layanan pengawalan investasi kepada pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota. Peresmian berlangsung di Kota Makassar pada Jumat (13/11/2026).
"Dengan Desk Investasi, kita harapkan kita mendekat dan ini harus dimanfaatkan dengan pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota."
Menurut Todotua, fasilitas tersebut akan memperkuat konsolidasi dengan pemerintah daerah, kementerian dan lembaga terkait, pengelola kawasan industri, serta pemangku kepentingan lainnya. Koordinasi itu mencakup penyelesaian persoalan perizinan, kesiapan lahan, infrastruktur pendukung, dan hambatan yang melibatkan lebih dari satu kewenangan.
Wilayah kerja desk meliputi kawasan Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Papua. Potensi investasi yang diidentifikasi pemerintah mencakup industri pengolahan, hilirisasi sumber daya alam, energi, perikanan, pertanian, serta pembangunan infrastruktur.
Potensi investasi Sulawesi Tengah
Dalam pemetaan kawasan timur tersebut, pemerintah mencatat potensi komoditas dan sumber daya berupa nikel, tembaga, emas, gas bumi, kakao, kelapa, hasil perikanan, dan rumput laut. Kawasan itu juga memiliki lima Kawasan Ekonomi Khusus, yaitu KEK Palu, Bitung, Likupang, Morotai, dan Sorong, serta sejumlah kawasan industri.
- Target investasi yang dikawal: Rp17 triliun.
- Cakupan layanan: 14 provinsi di Sulawesi, Maluku, dan Papua.
- Hambatan yang menjadi perhatian: perizinan, lahan, infrastruktur, dan kewenangan lintas instansi.
Todotua menyebut Makassar dipilih karena menjadi pusat kegiatan ekonomi, perdagangan, dan konektivitas kawasan timur Indonesia. Infrastruktur transportasi dan logistik di kota itu dinilai mendukung koordinasi investasi lintas wilayah, termasuk dengan Sulawesi Tengah.