Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulawesi Tengah mendorong perluasan akses pembiayaan formal dan penguatan kapasitas usaha untuk membantu usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) naik kelas, kata Kepala OJK Bonny Hardi Putra saat puncak Bulan Inklusi Keuangan (BIK) dan UMKM Summit 2026 di Lapangan Immanuel Palu pada Minggu malam, 25 Oktober 2026.
Bonny menyatakan pengembangan UMKM membutuhkan sinergi lintas sektor, termasuk perbankan, pemerintah daerah, Kamar Dagang dan Industri (Kadin), perguruan tinggi, dan dunia usaha, agar produk lokal dapat menembus pasar nasional dan internasional. Ia menekankan perlunya penguatan literasi keuangan serta pemanfaatan layanan keuangan digital.
"Karena sesungguhnya, ketika UMKM berjaya dan berkembang, maka ekonomi Sulawesi Tengah pun akan berjaya," ujar Bonny Hardi Putra.
Wakil Gubernur melalui Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Rudy Dewanto, menambahkan pada pertemuan di Palu pada Senin (26/10/2026) bahwa upaya memperluas akses pembiayaan harus disertai pendampingan usaha dan pengembangan pasar. Rudy menyorot kendala nonmodal seperti pengelolaan usaha, standar mutu produk, dan jaringan pemasaran.
Langkah yang didorong
- Perluasan akses pembiayaan formal lewat perbankan dan lembaga keuangan mikro.
- Peningkatan literasi keuangan dan pemanfaatan layanan keuangan digital oleh pelaku UMKM.
- Pendampingan teknis untuk manajemen usaha, mutu produk, dan strategi pemasaran agar mampu masuk pasar lebih luas.
Bonny berharap kegiatan BIK dan UMKM Summit 2026 tidak berhenti pada seremonial, melainkan menjadi momentum komitmen bersama mendukung pertumbuhan UMKM di Sulawesi Tengah. Ia menyebut sektor unggulan yang berpotensi dikembangkan meliputi pertanian, perkebunan, perikanan, pariwisata, dan ekonomi kreatif.
Pernyataan OJK dan pemerintah provinsi menempatkan fokus pada integrasi kebijakan dan peran banyak pemangku kepentingan untuk mengatasi hambatan pasar dan kapasitas pelaku usaha lokal dalam jangka menengah hingga panjang.
