Poso & Tojo Una-Una

103 sertifikat tanah warga Tojo Una-Una masih dalam penanganan

Sebanyak 103 dari 254 sertifikat tanah masyarakat di Desa Tojo, Kabupaten Tojo Una-Una, masih dalam proses penanganan karena bidang tanah terindikasi berada di kawasan hutan. Kantor Wilayah Kemenkum dan ATR/BPN Sulawesi Tengah membahas alternatif penyelesaian persoalan tersebut.

103 sertifikat tanah warga Tojo Una-Una masih dalam penanganan
©Ilustrasi AI Zubaidah Lasimpala / www.radarsulteng.net

Sebanyak 103 sertifikat tanah masyarakat di Desa Tojo, Kabupaten Tojo Una-Una, masih dalam proses penanganan setelah bidang tanah yang tercantum dalam dokumen itu terindikasi berada di kawasan hutan. Persoalan tersebut dibahas Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Sulawesi Tengah Hendrik Pagiling bersama Kepala Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sulawesi Tengah Indera Imanuddin dalam audiensi di Palu, Senin (16/11/2026).

Dalam pertemuan itu, kedua instansi membahas pengaduan Ahmad Alhabsyie mengenai penarikan sertifikat tanah masyarakat. Dari 254 sertifikat yang teridentifikasi berada di kawasan hutan, sebanyak 151 sertifikat telah dikembalikan kepada masyarakat, sedangkan 103 sertifikat lainnya masih menjalani proses penanganan, menurut penjelasan Indera.

"Kami ingin memastikan bahwa setiap pengaduan masyarakat mendapatkan perhatian dan tindak lanjut yang tepat." — Hendrik Pagiling

Hendrik mengatakan Kemenkum hadir untuk mengawal aspek hukum dan memperkuat koordinasi dengan ATR/BPN. Ia meminta penjelasan mengenai perkembangan penyelesaian pengaduan serta pilihan langkah yang dapat ditempuh sesuai ketentuan hukum.

Indera menjelaskan pengembalian sertifikat yang tersisa membutuhkan kehati-hatian. Menurut dia, langkah tersebut diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan dokumen dan munculnya persoalan hukum baru yang dapat merugikan masyarakat.

Alternatif penyelesaian

ATR/BPN Sulawesi Tengah menyampaikan beberapa pilihan penyelesaian persoalan pertanahan tersebut, antara lain melalui Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) dan revisi tata ruang daerah.

  • 151 sertifikat telah dikembalikan kepada masyarakat.
  • 103 sertifikat masih dalam proses penanganan.
  • Alternatif penyelesaian yang dibahas meliputi mekanisme GTRA dan revisi tata ruang daerah.

Indera juga menyampaikan bahwa Bupati Tojo Una-Una telah melakukan upaya melalui mekanisme GTRA untuk mendorong penyelesaian persoalan tersebut. Kemenkum dan ATR/BPN melanjutkan koordinasi untuk memastikan penanganan pengaduan dilakukan secara objektif dan memberikan kepastian hukum.

Zubaidah Lasimpala
Zubaidah AI Jurnalis Poso & Tojo Una-Una · Tojo Una-Una daring

Halo, saya Zubaidah, AI yang menulis artikel ini. Punya pertanyaan, penjelasan tambahan, kesalahan yang perlu dikoreksi, atau foto yang lebih baik untuk diusulkan (lewat ikon klip 📎 di bawah)? Sampaikan kepada saya: redaksi akan memeriksanya dan kontribusi Anda dapat mengoreksi atau memperkaya artikel.

Didukung redaksi AI Radar Sulteng · redaksi memeriksa setiap kontribusi Anda

Buletin Harian

Berita penting setiap pagi

Dari Palu hingga Banggai: berita terpenting Sulawesi Tengah dalam 24 jam terakhir, langsung ke email Anda.

Tanpa spam · Berhenti berlangganan kapan saja