Pemerintah siapkan jadwal penetapan upah minimum
Kementerian Ketenagakerjaan meminta seluruh gubernur menyelesaikan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 paling lambat 21 November 2026 untuk memastikan proses penetapan upah pekerja berjalan sesuai jadwal. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyampaikan ketentuan itu dalam konferensi pers di Jakarta pada Selasa (17/11/2026).
Menurut Yassierli, pemerintah masih memiliki waktu untuk menuntaskan tahapan tersebut. Kementerian Ketenagakerjaan telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah sebagai persiapan penetapan upah minimum tahun depan.
"Batas penetapan upah minimum provinsi adalah 21 November." — Menteri Ketenagakerjaan Yassierli
Selain UMP, pemerintah daerah juga harus menetapkan upah minimum berdasarkan sektor dan wilayah. Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) memiliki batas waktu lima hari setelah tenggat penetapan UMP.
- UMP 2027 ditetapkan paling lambat 21 November 2026.
- UMK 2027 ditetapkan paling lambat 25 November 2026.
- UMSP dan UMSK ditetapkan lima hari setelah batas waktu masing-masing.
Yassierli menjelaskan gubernur wajib menetapkan UMP dan UMSP. Sementara itu, penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) berada dalam kewenangan gubernur untuk ditentukan.
"Gubernur wajib menetapkan upah minimum provinsi dan upah minimum sektoral provinsi," kata Yassierli. Ia menambahkan, gubernur dapat menentukan upah minimum kabupaten/kota serta upah minimum sektoral kabupaten/kota.
Kementerian Ketenagakerjaan melakukan sosialisasi dan koordinasi untuk mendukung penetapan tersebut. Pertemuan dengan kepala dinas daerah berlangsung pada Jumat (13/11/2026), kemudian koordinasi dengan gubernur, bupati, wali kota, dan Kementerian Dalam Negeri digelar pada Senin (16/11/2026). Kementerian Ketenagakerjaan juga mengirimkan surat edaran sebagai pedoman bagi pemerintah daerah.