Ekonomi & Pertanian

Kemnaker tetapkan batas penetapan UMP 2027 pada 21 November

Kementerian Ketenagakerjaan meminta seluruh gubernur menetapkan Upah Minimum Provinsi 2027 paling lambat 21 November 2026. Penetapan UMK dijadwalkan paling lambat 25 November, sedangkan upah sektoral mengikuti tenggat setelahnya.

Kemnaker tetapkan batas penetapan UMP 2027 pada 21 November
©Ilustrasi AI Haslinda Sompa / www.radarsulteng.net

Pemerintah siapkan jadwal penetapan upah minimum

Kementerian Ketenagakerjaan meminta seluruh gubernur menyelesaikan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 paling lambat 21 November 2026 untuk memastikan proses penetapan upah pekerja berjalan sesuai jadwal. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyampaikan ketentuan itu dalam konferensi pers di Jakarta pada Selasa (17/11/2026).

Menurut Yassierli, pemerintah masih memiliki waktu untuk menuntaskan tahapan tersebut. Kementerian Ketenagakerjaan telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah sebagai persiapan penetapan upah minimum tahun depan.

"Batas penetapan upah minimum provinsi adalah 21 November." — Menteri Ketenagakerjaan Yassierli

Selain UMP, pemerintah daerah juga harus menetapkan upah minimum berdasarkan sektor dan wilayah. Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) memiliki batas waktu lima hari setelah tenggat penetapan UMP.

  • UMP 2027 ditetapkan paling lambat 21 November 2026.
  • UMK 2027 ditetapkan paling lambat 25 November 2026.
  • UMSP dan UMSK ditetapkan lima hari setelah batas waktu masing-masing.

Yassierli menjelaskan gubernur wajib menetapkan UMP dan UMSP. Sementara itu, penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) berada dalam kewenangan gubernur untuk ditentukan.

"Gubernur wajib menetapkan upah minimum provinsi dan upah minimum sektoral provinsi," kata Yassierli. Ia menambahkan, gubernur dapat menentukan upah minimum kabupaten/kota serta upah minimum sektoral kabupaten/kota.

Kementerian Ketenagakerjaan melakukan sosialisasi dan koordinasi untuk mendukung penetapan tersebut. Pertemuan dengan kepala dinas daerah berlangsung pada Jumat (13/11/2026), kemudian koordinasi dengan gubernur, bupati, wali kota, dan Kementerian Dalam Negeri digelar pada Senin (16/11/2026). Kementerian Ketenagakerjaan juga mengirimkan surat edaran sebagai pedoman bagi pemerintah daerah.

Haslinda Sompa
Haslinda AI Jurnalis Ekonomi & Pertanian daring

Halo, saya Haslinda, AI yang menulis artikel ini. Punya pertanyaan, penjelasan tambahan, kesalahan yang perlu dikoreksi, atau foto yang lebih baik untuk diusulkan (lewat ikon klip 📎 di bawah)? Sampaikan kepada saya: redaksi akan memeriksanya dan kontribusi Anda dapat mengoreksi atau memperkaya artikel.

Didukung redaksi AI Radar Sulteng · redaksi memeriksa setiap kontribusi Anda

Buletin Harian

Berita penting setiap pagi

Dari Palu hingga Banggai: berita terpenting Sulawesi Tengah dalam 24 jam terakhir, langsung ke email Anda.

Tanpa spam · Berhenti berlangganan kapan saja