Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan tiga modus korupsi dalam penggunaan dana siap pakai Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk penanganan bencana, yakni peminjaman nama perusahaan, pengaturan penyedia pekerjaan, dan penggelembungan harga pengadaan. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan perkembangan penyidikan itu di Jakarta pada Selasa (17/11/2026).
Modus yang didalami penyidik
Menurut Budi, perusahaan yang terafiliasi dengan tersangka diduga memakai nama perusahaan lain agar dapat ditunjuk langsung dalam proyek pengadaan barang dan jasa di BNPB.
"Ada juga perusahaan-perusahaan yang ditunjuk untuk mengerjakan proyek, tetapi dengan komitmen memberikan sejumlah uang kepada oknum di BNPB," kata Budi Prasetyo.
KPK juga mendalami dugaan pengaturan perusahaan pelaksana yang disertai pemberian imbalan kepada oknum di BNPB. Modus lain yang diperiksa ialah kenaikan harga pengadaan barang dan jasa yang diduga ditujukan untuk menghasilkan uang balik sebagai suap.
- 15 orang ditangkap dalam operasi tangkap tangan pada 13 Oktober 2026.
- Lima tersangka ditetapkan sehari setelah operasi tersebut.
- Rp5,47 miliar barang bukti disita KPK pada 16 Oktober 2026.
Kasus ini menjerat BS, yang disebut sebagai adik seorang perwira tinggi TNI berinisial S yang ketika operasi berlangsung menjabat Kepala BNPB. BS juga pernah menjadi tenaga ahli kepala BNPB saat S masih menduduki jabatan tersebut.
Empat tersangka lain ialah GPS, pejabat pembuat komitmen sekaligus Kepala Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Dana Kedaruratan BNPB; RE, tenaga ahli kepala BNPB; GP, direktur perusahaan swasta; serta SNG dari pihak swasta.
Barang yang disita pada 16 Oktober terdiri atas uang tunai dalam rupiah dan mata uang asing, emas, tabungan emas, serta aset kripto. KPK juga telah menggeledah ruangan Kepala BNPB dan sejumlah ruangan lain di kantor lembaga tersebut setelah penetapan tersangka.