Sekretaris Daerah Kabupaten Tolitoli Moh. Asrul Bantilan meminta perangkat daerah segera menata dan memverifikasi kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) setelah Program Berani Sehat Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mengakomodasi sekitar 14 ribu peserta di daerah itu pada Selasa (3/11/2026). Penataan tersebut diperlukan untuk memastikan pembiayaan sesuai ketentuan dan akses pelayanan kesehatan tetap menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
Penataan peserta pekerja mandiri
Asrul mengatakan Program Berani Sehat membantu memperluas perlindungan kesehatan bagi masyarakat Tolitoli melalui skema JKN. Program itu juga dinilai memudahkan warga memperoleh layanan kesehatan secara lebih merata.
Namun, ia meminta pemerintah daerah memeriksa kembali data peserta, terutama kelompok pekerja mandiri atau peserta bukan penerima upah (PBPU). Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan setiap peserta ditempatkan pada kategori kepesertaan yang sesuai dengan aturan.
"Kami berharap perangkat daerah terkait benar-benar memastikan kepesertaan JKN, khususnya pekerja mandiri, agar penempatannya sesuai dengan ketentuan dan tidak membebani keuangan daerah," ujar Moh. Asrul Bantilan.
Menurut Asrul, peserta pekerja mandiri yang tidak memenuhi ketentuan tidak semestinya tetap dibiayai melalui anggaran pemerintah daerah. Karena itu, penataan data diperlukan agar penggunaan anggaran tidak keliru dan tidak menambah beban keuangan daerah.
Verifikasi dan perencanaan
Ia meminta perangkat daerah terkait menuntaskan pendataan serta perencanaan kepesertaan JKN. Ketelitian dalam proses verifikasi dinilai penting untuk mencegah kesalahan administrasi dan persoalan penganggaran pada kemudian hari.
- Program Berani Sehat telah mengakomodasi sekitar 14 ribu peserta di Kabupaten Tolitoli.
- Verifikasi diprioritaskan untuk peserta pekerja mandiri atau PBPU.
- Pemerintah daerah diminta memastikan pembiayaan JKN sesuai kategori dan ketentuan yang berlaku.
Asrul juga meminta koordinasi antarperangkat daerah diperkuat dalam penataan kepesertaan. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan dukungan pembiayaan JKN diberikan kepada peserta yang memenuhi persyaratan.