Verifikasi mencakup wilayah adat
Tujuh dokumen usulan pengakuan masyarakat hukum adat (MHA) di Sulawesi Tengah sedang diperiksa oleh Panitia Pengakuan dan Pelindungan MHA Provinsi Sulawesi Tengah. Proses itu dibahas dalam rapat koordinasi teknis yang dipimpin Sekretaris Daerah Sulawesi Tengah Novalina di ruang kerjanya pada Senin (2/11/2026).
Pemeriksaan tidak hanya menilai kelengkapan berkas. Panitia juga menelusuri sejarah komunitas, keberadaan organisasi adat, dan batas wilayah yang diajukan. Pemetaan diperlukan agar kondisi masyarakat serta wilayah adat dapat menjadi bagian dari bahan penilaian.
Menurut Novalina, pengajuan pada periode sebelumnya pernah dikembalikan kementerian karena masih memiliki kekurangan. Pengalaman itu digunakan untuk memperbaiki penyusunan dokumen sebelum usulan kembali diproses.
"Dari dokumen yang sebelumnya dikembalikan, kita harus belajar apa saja kekurangannya. Hal tersebut menjadi bahan pembelajaran dalam proses verifikasi kali ini, sehingga pengajuan berikutnya bisa lebih lengkap dan sesuai dengan persyaratan," kata Novalina.
Panitia memberi perhatian khusus pada wilayah yang beririsan dengan kegiatan pertambangan, pemanfaatan hutan, usaha, atau persoalan agraria. Identifikasi lapangan dinilai penting untuk memastikan rekomendasi tidak hanya bertumpu pada data administratif.
Rapat tersebut juga membahas kesinambungan personel dalam tim teknis. Pergantian wakil perangkat daerah dinilai perlu dikelola agar pengetahuan mengenai berkas dan tahapan pemeriksaan tidak terputus.
- Dokumen yang diperiksa: 7 usulan pengakuan MHA.
- Materi verifikasi: administrasi, asal-usul komunitas, kelembagaan adat, dan wilayah adat.
- Kendala yang dibahas: kesinambungan tim teknis dan keterbatasan biaya verifikasi lapangan.
Novalina meminta setiap kendala segera dikoordinasikan. Panitia juga membahas kemungkinan kerja sama dengan organisasi masyarakat sipil dan pihak terkait lain untuk mendukung verifikasi lapangan.