Yayasan Hijau untuk Keadilan Indonesia (YHKI) melaporkan Kapolres Parigi Moutong AKBP Heri Edrino Sihombing ke Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri pada Jumat (23/10/2026) terkait pernyataannya mengenai penanganan pertambangan emas tanpa izin (PETI) di Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah. Laporan itu diajukan oleh Direktur Eksekutif YHKI, Moh Africhal Khamane'I, untuk meminta pemeriksaan atas dugaan pelanggaran kode etik profesi.
Menurut YHKI, pernyataan Kapolres yang diberitakan media beberapa hari sebelumnya dinilai menekankan pendekatan legalisasi dan edukasi terhadap pelaku PETI tanpa menegaskan langkah penindakan pidana terhadap pihak-pihak yang diduga bertanggung jawab, termasuk pemodal dan operator alat berat. YHKI menyatakan pendekatan tersebut berpotensi mengabaikan penegakan hukum terhadap jaringan yang lebih besar.
"Kami berpendapat, penindakan tidak cukup berhenti pada penyegelan lokasi atau penyitaan barang bukti. Penegak hukum juga diminta menelusuri pihak-pihak yang bertanggung jawab atas beroperasinya kegiatan pertambangan tersebut," ujar Moh Africhal Khamane'I.
Dalam pengaduannya, YHKI mengutip pernyataan Kapolres yang mendorong upaya legalisasi aktivitas pertambangan melalui mekanisme Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR). YHKI menilai pendekatan sosial dan edukasi itu perlu dilengkapi dengan upaya investigasi untuk menelusuri sumber pembiayaan, pemilik alat berat, operator, dan pihak yang diduga menampung hasil tambang.
Fokus aduan dan bukti yang disebut
YHKI menyebut penggunaan alat berat berupa ekskavator dalam aktivitas PETI di sejumlah titik di Parigi Moutong sebagai salah satu alasan pengaduan. Laporan itu juga mengaitkan kasus di Parigi Moutong dengan praktik pertambangan tanpa izin di Desa Kayuboko, Kecamatan Parigi Barat, yang menurut YHKI perlu ditelusuri lebih jauh oleh penegak hukum.
- Pelapor: Yayasan Hijau untuk Keadilan Indonesia, Direktur Eksekutif Moh Africhal Khamane'I.
- Terlapor: Kapolres Parigi Moutong AKBP Heri Edrino Sihombing.
- Tujuan laporan: pemeriksaan oleh Divpropam Polri atas dugaan pelanggaran kode etik terkait pernyataan publik tentang PETI.
Dalam berita yang menjadi dasar pengaduan, Kapolres disebut mendorong pendekatan yang mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat yang menggantungkan hidup pada pertambangan; namun YHKI menekankan perlunya penegakan hukum terhadap aktor yang lebih besar di balik operasi ilegal tersebut.
YHKI meminta agar pemeriksaan tidak hanya berfokus pada pelaku di lapangan, tetapi juga mengungkap rantai pemasok, pembiayaan, dan pihak yang menguasai alat berat yang dipakai dalam kegiatan PETI. Permintaan itu mencerminkan kekhawatiran lembaga lingkungan terhadap profesionalisme penegakan hukum dalam menangani aktivitas pertambangan tanpa izin di wilayah Parigi Moutong.
