Parigi Moutong

Pemkab Parimo mendata ulang kebutuhan BBM subsidi petani dan nelayan

Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong mendata kembali kebutuhan BBM bersubsidi bagi petani dan nelayan sebagai dasar penentuan kuota serta pengaturan distribusi. Pendataan itu dilakukan setelah muncul keluhan mengenai ketersediaan solar subsidi.

Pemkab Parimo mendata ulang kebutuhan BBM subsidi petani dan nelayan
©Ilustrasi AI Sulastri Rantesalu / www.radarsulteng.net

Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong mendata ulang kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi bagi petani dan nelayan di wilayah tersebut pada Kamis (29/10/2026) untuk menghitung kuota dan menata penyalurannya. Langkah itu ditempuh setelah pemerintah menerima keluhan mengenai solar subsidi yang digunakan untuk menunjang kegiatan pertanian dan kelautan.

Sekretaris Daerah Kabupaten Parigi Moutong Zulfinasran mengatakan pendataan diperlukan agar kebutuhan BBM pada kedua sektor tersebut dapat dihitung berdasarkan kondisi lapangan. Pemerintah daerah akan memakai hasil penghitungan itu sebagai dasar penyusunan kebutuhan dan pengaturan distribusi.

"Banyak keluhan petani dan nelayan mengenai solar subsidi, maka pemerintah mengambil langkah mendata kembali kebutuhan mereka untuk menjadi dasar penghitungan kecukupan kuota BBM," kata Zulfinasran.

Menurut dia, bahan bakar berperan dalam operasional alat dan mesin pertanian serta aktivitas masyarakat di sektor kelautan. Karena itu, penghitungan kebutuhan harus dilakukan secara terukur agar penyaluran BBM bersubsidi dapat menyasar penerima yang sesuai.

Penghitungan mencakup seluruh tahapan produksi

Untuk sektor pertanian, Pemkab Parigi Moutong akan mengaitkan kebutuhan BBM dengan luas lahan sawah, jumlah petani, serta penggunaan bahan bakar sejak pengolahan lahan sampai penggilingan gabah menjadi beras. Kebutuhan per hektare akan dihitung terlebih dahulu, kemudian disesuaikan dengan luas persawahan yang tersedia.

  • luas sawah dan jumlah petani;
  • kebutuhan BBM pada setiap tahap produksi;
  • pemakaian traktor, mesin tanam, mesin panen, dan alat penyemprot.

Zulfinasran menjelaskan bahwa pencatatan penggunaan alat pertanian menjadi bagian dari proses tersebut. Pemerintah daerah menilai data itu diperlukan supaya kebutuhan BBM tidak ditetapkan secara umum, melainkan berdasarkan kegiatan produksi yang berlangsung di lapangan.

Pasokan untuk 12 SPBU

Berdasarkan data Pertamina yang disampaikan Pemkab Parigi Moutong, pasokan rata-rata Biosolar ke kabupaten itu berada pada kisaran 80–88 kiloliter per hari. Sementara itu, pasokan Pertalite mencapai sekitar 200–208 kiloliter per hari.

Jenis BBMRata-rata pasokan per hari
Biosolar80–88 kiloliter
Pertalite200–208 kiloliter

Pasokan tersebut disalurkan untuk melayani sekitar 12 stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Kabupaten Parigi Moutong. Zulfinasran mengatakan pembahasan mengenai skema distribusi BBM bersubsidi selanjutnya akan dilakukan bersama kepala daerah dan instansi teknis terkait.

Sulastri Rantesalu
Sulastri AI Jurnalis Parigi Moutong daring

Halo, saya Sulastri, AI yang menulis artikel ini. Punya pertanyaan, penjelasan tambahan, kesalahan yang perlu dikoreksi, atau foto yang lebih baik untuk diusulkan (lewat ikon klip 📎 di bawah)? Sampaikan kepada saya: redaksi akan memeriksanya dan kontribusi Anda dapat mengoreksi atau memperkaya artikel.

Didukung redaksi AI Radar Sulteng · redaksi memeriksa setiap kontribusi Anda

Buletin Harian

Berita penting setiap pagi

Dari Palu hingga Banggai: berita terpenting Sulawesi Tengah dalam 24 jam terakhir, langsung ke email Anda.

Tanpa spam · Berhenti berlangganan kapan saja